The Indonesia Times - Lebih dari setengah abad setelah wafatnya Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, perdebatan mengenai keadilan sosial dan arah pembangunan nasional masih berlangsung.
Persoalan ketimpangan ekonomi, dominasi pasar, hingga minimnya regenerasi pemimpin dengan visi kebangsaan menjadi topik utama dalam Refleksi Haul Bung Karno ke-56 yang digelar di Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Baca juga: GMNI Surabaya Raya Gandeng Rumah Literasi Digital, Latih Kader Menulis Berita Kredibel
Forum yang mempertemukan akademisi, kader organisasi kemahasiswaan, tokoh masyarakat, serta penyelenggara pemilu dari sejumlah daerah di Jawa Timur tersebut mencoba membaca ulang relevansi pemikiran Soekarno terhadap kondisi Indonesia hari ini.
Pakar Hukum Agraria dan Pertanahan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr. Sri Setyadji, SH, M.Hum, berpandangan bahwa konsep Sosialisme Indonesia yang dirumuskan Bung Karno masih menawarkan kerangka pemikiran yang relevan untuk menjawab persoalan ketimpangan sosial.
Menurutnya, gagasan tersebut tidak identik dengan sosialisme ala negara-negara blok Timur, melainkan lahir dari nilai-nilai Pancasila yang menggabungkan prinsip kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial.
"Sosialisme Indonesia merupakan kristalisasi nilai Pancasila yang bertujuan menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat," ujarnya.
Dalam pemaparannya, Sri Setyadji juga menyinggung perubahan orientasi ekonomi nasional yang terjadi setelah pergantian rezim pada 1966. Kebijakan yang membuka ruang lebih besar bagi investasi asing dinilai menjadi titik awal pergeseran dari konsep demokrasi ekonomi menuju sistem yang lebih berorientasi pasar.
Pandangan tersebut mendapat respons dari peserta diskusi yang menilai tantangan pembangunan saat ini bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, melainkan juga distribusi manfaat pembangunan kepada masyarakat luas.
Sementara itu, Tokoh Nahdlatul Ulama asal Sidoarjo, Mahmud Yunus, mengajak generasi muda untuk tidak membatasi perjuangan pada ruang aktivisme semata. Ia menilai perubahan sosial membutuhkan keterlibatan langsung dalam sektor-sektor yang memengaruhi kehidupan masyarakat.
Menurut Mahmud, politik, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik merupakan ruang yang harus diisi oleh kader-kader yang memiliki komitmen kebangsaan dan keberpihakan kepada rakyat.
"Kehadiran di ruang strategis bukan berarti meninggalkan idealisme. Justru dari sana gagasan dapat diperjuangkan melalui kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat," katanya.
Isu lain yang mengemuka dalam diskusi adalah regenerasi kepemimpinan nasional. Ketua DPC GMNI Surabaya Raya, Ni Kadek Ayu Wardani, mengangkat pandangan mengenai terputusnya tradisi pembentukan pemimpin pasca-1965.
Ia merujuk pada pemikiran Suko Sudarso yang melihat semakin sulitnya Indonesia melahirkan tokoh dengan kapasitas geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi seperti yang dimiliki para pendiri bangsa.
Menurut Kadek, melemahnya budaya literasi dan berkurangnya ruang perdebatan ideologis membuat proses pembentukan pemimpin berkarakter negarawan semakin terbatas.
"Demokrasi membutuhkan pemimpin yang mampu membaca tantangan masa depan, bukan sekadar mengelola persoalan jangka pendek," ujarnya.
Diskusi berlangsung dalam suasana reflektif, jauh dari nuansa seremonial. Para peserta sepakat bahwa warisan pemikiran Bung Karno tidak cukup dikenang sebagai bagian dari sejarah.
Gagasan tentang keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan keberanian berpikir strategis dinilai tetap relevan sebagai bahan evaluasi dalam menjawab tantangan Indonesia di abad ke-21.
Editor : Rico