The Indonesia Times - Isu kekurangan gizi masih membayangi jutaan warga Indonesia setelah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut sekitar 112 juta masyarakat berada dalam kondisi tersebut. Angka besar ini memicu sorotan dari DPR, terutama terkait keakuratan data yang digunakan sebagai dasar kebijakan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mempertanyakan metodologi yang digunakan Kementerian Kesehatan dalam menyimpulkan jumlah warga yang mengalami kekurangan gizi. Ia menilai data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang disebut sebagai rujukan tidak secara spesifik dirancang untuk mengukur status gizi.
Baca juga: Dugaan Jual Beli Dapur MBG di Sumut, DPRD Desak Polisi dan Kejaksaan Usut Tuntas
“Kami mempertanyakan pernyataan Menteri Kesehatan yang menyebut sekitar 112 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kekurangan gizi apabila angka tersebut didasarkan pada data Susenas.
Kementerian Kesehatan perlu menjelaskan secara terbuka indikator dan metodologi yang digunakan,” kata Charles, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, pengukuran status gizi seharusnya mengacu pada instrumen yang lebih relevan seperti Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang selama ini menjadi rujukan utama pemerintah.
Baca juga: Aksi “Indonesia Bangkrut”, Mahasiswa Soroti Program Unggulan Pemerintahan Prabowo
Charles juga menyoroti pentingnya penggunaan indikator yang tepat dalam mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program strategis dengan alokasi anggaran besar. Ia menegaskan evaluasi program tidak bisa hanya berbasis asumsi atau data yang tidak secara langsung mengukur kondisi gizi masyarakat.
“Seluruh perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus didasarkan pada data yang tepat agar manfaatnya dapat diukur secara objektif,” ujarnya.
Baca juga: Sony Sonjaya Desak Kejagung Panggil Nanik S Deyang di Kasus MBG
Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa sekitar 112 juta masyarakat Indonesia atau empat desil terbawah masih mengalami kekurangan gizi berdasarkan pengolahan data Susenas 2024. Pernyataan ini kemudian memicu perdebatan terkait validitas pendekatan yang digunakan.
DPR meminta pemerintah membuka secara transparan dasar perhitungan tersebut agar kebijakan perbaikan gizi nasional, termasuk MBG, dapat berjalan efektif dan tepat sasaran di tengah masih tingginya tantangan pemenuhan gizi masyarakat.
Editor : Rico