The Indonesia Times - Dugaan praktik jual beli dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara memicu sorotan tajam terhadap transparansi pelaksanaan program tersebut. DPRD Sumut menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.
Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus menyatakan, pihaknya tidak ingin program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat justru tercoreng oleh dugaan penyimpangan. Pernyataan ini disampaikan saat menerima aksi mahasiswa BEM Universitas Sumatera Utara (USU) di Gedung DPRD Sumut, Rabu (17/6/2026).
“Kami akan mengawal dan meminta aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk segera menyelidiki jika ada indikasi pelanggaran,” tegas Erni.
Ia menekankan, DPRD tidak hanya menampung aspirasi, tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut konkret melalui rekomendasi resmi ke instansi terkait, termasuk pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses penanganan isu yang dinilai mendesak.
Selain itu, DPRD Sumut juga berjanji membuka proses pengawalan secara transparan dengan memberikan bukti pengiriman dan penerimaan surat kepada perwakilan mahasiswa. Hal ini dilakukan agar publik dapat ikut memantau perkembangan kasus.
DPRD Sumut berharap proses penyelidikan berjalan terbuka dan profesional, sehingga dugaan penyimpangan dapat diusut tuntas tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan. (Binsar Simatupang)
