theindonesiatimes.com - Keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat publik dalam pengadaan jasa promosi pemerintah menjadi sorotan terkait transparansi penggunaan anggaran negara. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan.
Dokter sekaligus influencer, dr. Tirta Mandira Hudhi atau Dokter Tirta, meminta Raffi Ahmad menentukan pilihan antara menjalankan bisnis melalui RANS Entertainment atau fokus menjalankan tugas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Baca juga: ICW Laporkan Kepala BGN ke KPK, Dugaan Mark Up Sertifikasi Halal Rp49,5 Miliar
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai alokasi anggaran Rp14,69 miliar dari dua kementerian untuk pengadaan jasa melalui PT RANS Animasi Indonesia.
Dokter Tirta menegaskan, penggunaan jasa influencer oleh pemerintah untuk kepentingan promosi bukan persoalan selama dilakukan sesuai aturan. Namun, masyarakat juga berhak mempertanyakan penggunaan uang negara dan meminta pemerintah memberikan penjelasan.
"Boleh enggak negara menggunakan influencer untuk kegiatan promosi? Boleh. Karena kegiatan promosi pariwisata itu adalah salah satu kegiatan pilar income pertama negara. Jadi aku enggak permasalahin mau negara nge-hire influencer A sampai Z," ujar Dokter Tirta, dikutip dari YouTube Tribunnews, Kamis (12/11/2026).
Ia menilai persoalan tersebut menjadi sensitif karena Raffi Ahmad saat ini memegang jabatan sebagai pejabat negara. Menurutnya, posisi tersebut membuat keterlibatan bisnis yang terafiliasi dengan Raffi dalam kegiatan promosi pemerintah perlu dijelaskan secara terbuka.
"Permasalahannya adalah Mas Raffi Ahmad adalah seorang pejabat. Walau dealing ini menurut beberapa versi dilakukan jauh sebelum Raffi Ahmad menjabat sebagai utusan presiden, tapi beliau adalah pejabat," katanya.
Dokter Tirta menyarankan Raffi mempertimbangkan untuk melepas salah satu peran tersebut agar tidak terus menjadi sorotan publik.
"Saya sarankan Mas Raffi memilih mau fokus di RANS-nya atau fokus bekerja buat negara," ujarnya.
Bahkan, ia menyarankan Raffi mempertimbangkan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden apabila ingin tetap menjalankan aktivitas bisnisnya.
Meski demikian, penggunaan jasa influencer oleh pemerintah dan temuan anggaran yang diungkap ICW merupakan dua hal yang perlu dilihat berdasarkan aturan pengadaan, transparansi kontrak, serta potensi konflik kepentingan. Penjelasan dari pihak terkait diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Editor : Rico