The Indonesia Times - Komite IV DPD RI menyoroti pentingnya peningkatan edukasi publik dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) setelah melakukan peninjauan langsung di kawasan Kertajaya, Surabaya.
Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengatakan, rendahnya pemahaman masyarakat masih menjadi kendala utama dalam proses pendataan di lapangan. Hal ini membuat sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya kooperatif saat didatangi petugas sensus.
“Masih ada masyarakat yang belum memahami tujuan sensus, sehingga diperlukan edukasi yang lebih masif agar proses pendataan berjalan lancar,” ujar Ahmad Nawardi, Senin (20/7/2026).
Selain itu, ia mengungkapkan petugas sensus juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan waktu kunjungan dengan aktivitas pelaku usaha, terutama di wilayah padat dengan mobilitas tinggi seperti Surabaya.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita menambahkan, koordinasi dengan aparat wilayah seperti Ketua RT menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Menurutnya, pendekatan persuasif harus diperkuat agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
“Koordinasi di tingkat lingkungan sangat krusial agar masyarakat merasa aman dan memahami tujuan pendataan,” kata Novita.
Meski menghadapi berbagai kendala, Komite IV DPD RI mengapresiasi kinerja petugas lapangan yang tetap mampu menjalankan tugas sesuai prosedur dan mencapai target pendataan harian.
Komite IV menegaskan, data Sensus Ekonomi 2026 sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional, termasuk pengembangan UMKM dan peningkatan investasi daerah.
Hasil peninjauan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan sensus di berbagai wilayah di Indonesia.
