TheIndonesiaTimes - Keraton Kasunanan Surakarta kembali diwarnai ketegangan setelah munculnya penobatan KGPH Mangkubumi sebagai Paku Buwono (PB) XIV. Maha Menteri KGPA Tedjowulan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah diberi tahu mengenai agenda penobatan tersebut. Ia mengaku datang hanya untuk memimpin pertemuan internal keluarga, namun secara mendadak diminta memberikan restu di tengah prosesi yang berlangsung spontan.

“Pertemuan tadi siang itu sebetulnya saya mengundang para putra-putri Pakubuwono XII dan Pakubuwono XIII untuk berembuk soal masa depan keraton,” ujar Tedjowulan di Sekretariat Maha Menteri, Solo, Kamis (13/11/2025) malam. Namun tanpa pemberitahuan apa pun, ia tiba-tiba diminta menjadi saksi penobatan Mangkubumi sebagai PB XIV.

“Aku iki ora ngerti yen ana agenda penobatan. Tapi wong wis ana ing ngarepe wong akeh, disuwuni pengestu, yo tak restui wae,” katanya. Ia menyatakan tidak dapat menolak permintaan restu karena dirinya adalah sesepuh keraton yang dimintai persetujuan di hadapan keluarga dalem.

Tedjowulan menjelaskan bahwa agenda awal pertemuan di Sasana Handrawina seharusnya untuk membahas masa depan keraton secara hati-hati. Ia menegaskan bahwa penobatan seharusnya menunggu masa 40 hari wafatnya PB XIII sesuai tradisi adat. “Kenapa harus tergesa-gesa? Saya sudah sampaikan minimal 40 hari,” ujarnya.

Ketegangan bertambah setelah dua kubu berbeda menobatkan calon raja masing-masing. Kubu GRAy Koes Murtiyah Wandansari menobatkan KGPH Mangkubumi sebagai PB XIV, sementara kubu GKR Timoer Rumbay Kusuma Dewayani menobatkan KGAA Hamangkunegoro sebagai PB XIV.

Namun Tedjowulan menolak menyebut kondisi tersebut sebagai dualisme raja. Ia menekankan bahwa kedua prosesi belum memenuhi syarat adat. “Belum ada penobatan apa-apa. Belum sah. Saya tetap berpedoman 40 hari,” tegasnya.

Juru Bicara Maha Menteri, Kanjeng Pakoenegoro, turut mengonfirmasi bahwa prosesi pengukuhan dibacakan oleh GRAy Wandansari, sementara Tedjowulan hadir hanya sebagai tamu dan memberikan restu spontan tanpa pernyataan resmi.

Dengan dua deklarasi dalam satu hari dan belum adanya legitimasi adat, konflik suksesi Keraton Surakarta diperkirakan masih berlanjut hingga keluarga dalem bersama Maha Menteri mencapai kesepakatan final.