The Indonesia Times - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendesak pemerintah segera menyiapkan APBN Perubahan (APBN-P) 2026 sebagai respons atas memanasnya geopolitik Timur Tengah yang dinilai berdampak langsung pada ekonomi nasional hingga daerah.
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menilai eskalasi konflik, termasuk gangguan di Selat Hormuz, telah mengguncang asumsi dasar ekonomi makro, terutama terkait harga energi dan stabilitas fiskal.
“Ketidakpastian global ini membuat asumsi ekonomi dalam RAPBN tidak lagi relevan dan berpotensi menekan daya beli masyarakat,” ujarnya dalam Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Kamis (23/4/2026).
DPD RI juga menyoroti dampak lanjutan terhadap daerah, mulai dari kenaikan biaya logistik hingga inflasi energi yang bisa membebani anggaran daerah. Untuk itu, pemerintah diminta menjaga alokasi transfer ke daerah agar tidak terpangkas.
Selain langkah fiskal, DPD RI mendorong penguatan kemandirian energi nasional guna mengurangi ketergantungan pada pasar global yang fluktuatif.
Distribusi energi, khususnya BBM bersubsidi, juga diminta lebih tepat sasaran agar tidak menambah beban masyarakat kecil.
DPD RI menegaskan, langkah cepat dan adaptif diperlukan agar daerah tetap memiliki kapasitas fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat di tengah tekanan krisis global.
