The Indonesia Times - Pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Kamis (27/8/2026), diwarnai isu pengunduran diri Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kabar tersebut muncul di tengah mencuatnya nama Nasaruddin dalam bursa calon Ketua Umum PBNU.
Kementerian Agama memastikan informasi pengunduran diri tersebut tidak benar. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al Asyhar menyebut kabar yang beredar di media sosial dan grup perpesanan sebagai hoaks.
“Itu hoaks. Tidak benar Prof Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama,” ujar Thobib dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (26/8).
Thobib juga menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai pengunduran diri Nasaruddin dengan pihak Istana. Nasaruddin hingga kini tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Agama.
Isu tersebut muncul bersamaan dengan dinamika pencalonan Ketua Umum PBNU yang akan dipilih dalam Muktamar ke-35 pada Sabtu (29/8). Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf sebelumnya menyebut Nasaruddin sebagai salah satu tokoh yang masuk dalam bursa calon ketua umum.
Selain Nasaruddin, sejumlah nama lain juga disebut, antara lain Kiai Zulfa Mustofa, Gus Yusuf Chudlori, Gus Salam Shohib, serta Gus Kikin, Ketua PWNU Jawa Timur. Sejumlah kandidat telah memperoleh mandat resmi dari pengurus wilayah, sementara Nasaruddin disebut belum memperoleh penugasan resmi dari wilayah mana pun.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah aturan mengenai rangkap jabatan. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf sebelumnya menegaskan bahwa Ketua Umum PBNU tidak boleh merangkap jabatan. Ketentuan tersebut merupakan hasil kesepakatan Muktamar Lampung.
Dengan posisi Nasaruddin sebagai Menteri Agama, aturan tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika pencalonannya. Perubahan aturan hanya dapat dilakukan oleh muktamirin melalui forum Muktamar.
Di tengah situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Muktamar ke-35 NU di Lapangan Untung Suropati, Tambakberas. Forum ini menjadi ruang bagi muktamirin untuk menentukan arah organisasi, termasuk keputusan terkait kepemimpinan PBNU dan ketentuan rangkap jabatan.
Gus Ipul sebelumnya menyatakan Presiden memberikan kepercayaan kepada muktamirin untuk menjalankan proses musyawarah sesuai tradisi NU tanpa campur tangan pihak luar.
Dengan demikian, dinamika pencalonan Ketua Umum PBNU dan isu rangkap jabatan akan menjadi bagian dari pembahasan yang menarik perhatian selama Muktamar ke-35 NU.
