The Indonesia Times - Kekhawatiran terhadap ketersediaan air Waduk Jatiluhur kembali mencuat setelah pembangunan data center berbasis kecerdasan buatan (AI) di Purwakarta dihentikan sementara. Persoalan utamanya bukan hanya perizinan, tetapi juga besarnya kebutuhan air yang berpotensi menjadi tekanan baru bagi sumber air yang menopang pertanian di Jawa Barat.
Pada kapasitas pengembangan penuh, kebutuhan air fasilitas tersebut diperkirakan mencapai 384 liter per detik, setara sekitar 33 juta liter atau 33.000 meter kubik per hari. Pada tahap awal, kebutuhan air diproyeksikan sekitar 6.000 meter kubik per hari dan meningkat mengikuti pengembangan fasilitas.
Besarnya kebutuhan tersebut menjadi perhatian karena Waduk Jatiluhur memiliki fungsi penting untuk memasok kebutuhan air, termasuk irigasi pertanian. Pemerintah Jawa Barat meminta penggunaan air untuk data center dihitung sejak awal agar tidak mengganggu alokasi bagi petani.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan kajian kebutuhan air tidak boleh dilakukan setelah fasilitas beroperasi penuh.
“Kita objektif aja. Berapa kebutuhannya?”
Dedi juga meminta kajian proyek dibuka kepada masyarakat, terutama mengenai penggunaan air Waduk Jatiluhur dan potensi dampak lingkungan. Pemerintah Jawa Barat memastikan pembangunan belum boleh dilanjutkan sebelum persyaratan yang diwajibkan terpenuhi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar mengatakan pemerintah tetap mendukung investasi tersebut, tetapi proyek berskala besar harus memenuhi seluruh ketentuan.
“Betul [dihentikan sementara], sampai dengan perizinan dikeluarkan Pemkab Purwakarta. Ada beberapa persyaratan izin yang masih dalam proses.”, Kamis (1/10/2026).
BDX membangun pusat data AI di lahan sekitar 8.000 meter persegi dengan pengembangan mencapai 11 hektare. Investasi proyek ini diperkirakan mencapai Rp3,5 triliun, dengan kapasitas awal 120 megawatt dan pengembangan hingga 640 megawatt.
Selain kebutuhan air, DPRD Jawa Barat meminta pemerintah membuka perhitungan manfaat dan risiko proyek kepada publik. Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf Erwinsyih menilai dampak terhadap air, kebisingan, karbon, hingga lingkungan perlu dihitung sebelum data center beroperasi.
“Seharusnya pemerintah membuka ke publik plus-minus data center AI tersebut. Keuntungannya bagaimana dan kerugiannya bagaimana.” Sementara itu, penghentian sementara dilakukan karena AMDAL dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum diterbitkan. Pemprov Jabar meminta pembangunan tidak diteruskan sampai seluruh dokumen dan persyaratan resmi terpenuhi.
