The Indonesia Times - Pemerintah terus mendorong perbaikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 dengan fokus pada pemangkasan antrean dan peningkatan kualitas layanan bagi jemaah. Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran DPR dan kementerian terkait di Hambalang, Kamis (18/6/2026).
Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan Presiden memberikan perhatian serius terhadap lamanya masa tunggu haji di Indonesia yang masih mencapai 30 hingga 40 tahun di sejumlah daerah.
Baca juga: Aksi “Indonesia Bangkrut”, Mahasiswa Soroti Program Unggulan Pemerintahan Prabowo
“Presiden meminta agar antrean haji bisa ditekan menjadi sekitar 26 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi. Ini menjadi pekerjaan besar yang harus kita dorong bersama,” ujar Cucun dalam keterangannya.
Selain persoalan antrean, Cucun juga melaporkan adanya capaian positif dalam dua tahun terakhir, salah satunya penurunan biaya haji sekitar Rp6 juta per jemaah. Menurutnya, kebijakan ini sangat membantu masyarakat dalam mewujudkan niat beribadah ke Tanah Suci.
Dari sisi layanan, DPR mencatat adanya peningkatan signifikan, termasuk fasilitas penginapan yang lebih layak. Sebanyak 17 ribu jemaah haji reguler tahun ini bahkan mendapatkan hotel berbintang dengan lokasi dekat Masjidil Haram.
“Kami menerima banyak testimoni jemaah yang merasa puas. Ini menunjukkan kualitas layanan semakin baik dan harus dipertahankan,” kata Cucun.
Baca juga: Heboh! Biaya Kunjungan Presiden Pakai Uang Pribadi, Ini Kata Pakar
Peningkatan juga terlihat pada sektor konsumsi. Menu makanan yang sebelumnya kerap dikeluhkan kini lebih variatif setelah adanya perbaikan kontrak layanan dengan penyedia.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti arahan Presiden dengan memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Kunci keberhasilan penyelenggaraan haji adalah sinergi semua pihak. Kami akan pastikan seluruh perbaikan berjalan konsisten demi pelayanan terbaik bagi jemaah Indonesia,” ujar Irfan.
Baca juga: Breaking News: Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung
Pemerintah juga terus memperketat pengawasan untuk mencegah praktik haji ilegal melalui sistem keberangkatan dan keimigrasian yang semakin terintegrasi.
Dengan berbagai evaluasi tersebut, penyelenggaraan haji 2026 diharapkan tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu memberikan pengalaman ibadah yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh jemaah Indonesia.
Editor : Rico