TheIndonesiaTimes - DPR RI mendorong para kepala sekolah di Kota Surabaya, Jawa Timur, untuk memperketat tata kelola Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Langkah ini krusial agar alokasi dana pendidikan dari APBN benar-benar menyasar kebutuhan krusial peserta didik dan memangkas celah penyalahgunaan anggaran.
Pesan tegas tersebut mengemuka dalam forum sosialisasi tata kelola BOSP yang dihadiri sekitar 300 kepala sekolah tingkat PAUD, SD, hingga SMP se-Kota Surabaya pada 19–20 September 2026.
Anggota Komisi X DPR RI, Adela Kanasya Adies, menyoroti pentingnya pemahaman regulasi oleh para pimpinan sekolah. Menurutnya, ketepatan sasaran penggunaan anggaran menjadi kunci utama dalam mendongkrak mutu pendidikan dasar.
"Penggunaan anggaran BOSP harus bijak dan tepat sasaran. Kepala sekolah perlu memahami aturan peruntukannya agar alokasi yang ada benar-benar menunjang proses pembelajaran," kata Adela di Surabaya, Sabtu (19/9/2026).
Selain memapar panduan tata kelola keuangan, legislator dari Fraksi Partai Golkar ini juga menyerap berbagai kendala operasional yang dihadapi pengelola sekolah. Kendala riil di lapangan tersebut bakal menjadi amunisi pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) mendatang.
"Aspirasi dan masukan para kepala sekolah akan kami bawa ke rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Penting agar hambatan di tingkat tapak mendapat solusi langsung dari kementerian," ujar Adela menambahkan.
Inisiatif pengawasan anggaran ini mendapat sambutan positif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Widyaprada Ahli Utama Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Abdul Halim, menilai transparansi pengelolaan dana BOSP di tingkat satuan pendidikan bersifat mutlak.
"Pemahaman mendalam mengenai prinsip efisiensi BOSP sangat krusial agar pengelolaan anggaran transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi kemajuan mutu peserta didik," tutur Abdul Halim.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kota Surabaya menilai ruang dialog yang menghubungkan legislator pusat, kementerian, dan pengelola sekolah menjadi angin segar bagi daerah.
Ketua Tim Kerja Kurikulum Pendidikan Dasar Dindik Kota Surabaya, Atiko, berharap koordinasi lintas lembaga ini dapat menuntaskan problem fasilitas dan kurikulum di Surabaya.
"Semoga aspirasi para kepala sekolah bisa diperjuangkan di Senayan bersama Mendikdasmen, sehingga Surabaya dapat tumbuh menjadi salah satu barometer pendidikan nasional," harap Atiko.
