TheIndonesiaTimes - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti fenomena sejumlah perusahaan sepatu yang memindahkan pabriknya dari wilayah Tangerang ke daerah lain seperti Pekalongan. Perpindahan itu disebut dipicu oleh perbedaan Upah Minimum Regional (UMR) yang cukup signifikan antarwilayah.
Menurut Nihayatul, langkah relokasi semata-mata untuk menekan biaya tenaga kerja merupakan bentuk eksploitasi terhadap buruh.
“Kita tidak boleh membiarkan perusahaan besar menganggap buruh hanya sebagai angka dalam neraca biaya. Jika pindah hanya karena ingin membayar upah serendah mungkin, itu sudah termasuk eksploitasi, bukan efisiensi,” tegasnya di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Baca juga: Museum Marsinah Diharapkan Jadi Pusat Edukasi dan Riset Sejarah Sosial
Politisi PKB itu mengingatkan pemerintah pusat maupun daerah agar lebih selektif memberikan izin relokasi industri. Ia menilai kebijakan investasi seharusnya tidak hanya berorientasi pada modal dan jumlah tenaga kerja yang diserap, tetapi juga memperhatikan komitmen terhadap upah layak dan perlindungan pekerja.
Baca juga: HPN 2026: Cak Imin Tegaskan Negara Tak Akan Biarkan Pers Hadapi Disrupsi Digital Sendiri
Nihayatul juga mendorong agar sistem pengupahan nasional tidak hanya bergantung pada UMR. Besaran upah, kata dia, seharusnya mempertimbangkan omzet dan tingkat keuntungan perusahaan, terutama bagi korporasi besar dan produsen bermerek internasional.
“Kita ingin Indonesia menjadi tempat investasi yang berkeadilan — bukan sekadar murah buruhnya, tapi kuat perlindungan manusianya,” pungkasnya.
Baca juga: HKBP Salurkan Bantuan Rp10 Miliar untuk Korban Bencana di Sumatra
Sebelumnya, sejumlah pabrik sepatu diketahui berpindah dari Banten ke Jawa Tengah untuk menekan biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja.
Editor : Rico