The Indonesia Times - Ramainya kabar bansos Rp 5,4 juta yang disebut-sebut akan cair sekaligus ke masyarakat dipastikan tidak benar. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan angka tersebut hanyalah akumulasi rata-rata bantuan yang diterima masyarakat dalam setahun, bukan program baru.
Di balik polemik tersebut, pemerintah justru tengah menyiapkan perubahan besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial. Fokusnya bukan lagi pada besaran angka, melainkan pada akurasi dan efisiensi distribusi yang selama ini dinilai masih rawan kebocoran.
Baca juga: Jiuzhang 4.0 Jadi Komputer Kuantum Tercepat, China Ungguli Superkomputer AS
“Rp 5,4 juta itu hasil penggabungan berbagai bantuan dalam setahun, bukan dicairkan sekaligus,” tegas Luhut, Kamis (11/6/2026).
Transformasi yang disiapkan mengarah pada pergeseran dari subsidi berbasis barang menjadi bantuan langsung tunai (cash transfer). Skema ini dinilai lebih tepat sasaran dan mampu memangkas biaya logistik yang selama ini membebani anggaran negara.
Baca juga: Transformasi AI Perbankan Global Picu Efisiensi Besar dan Pengurangan Tenaga Kerja
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan sistem Digital Single ID yang akan mengintegrasikan data penerima bansos lintas instansi. Dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan (AI), sistem ini ditargetkan mulai berjalan pada akhir 2026 untuk meminimalisir data ganda dan penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Langkah ini menjadi bagian dari agenda besar reformasi perlindungan sosial, di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan negara. Dengan pendekatan digital, pemerintah ingin memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, sekaligus menutup celah penyimpangan.
Baca juga: Heksa Insurance Percepat Verifikasi Data Nasabah dengan OCR Verihubs
Alih-alih “bansos jumbo” yang viral di media sosial, arah kebijakan justru bergerak ke sistem yang lebih presisi, transparan, dan berbasis teknologi
Editor : Rico