The Indonesia Times - Setahun berjalan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai solusi perbaikan gizi anak justru menyisakan tanda tanya serius. Di balik jargon “investasi generasi emas”, muncul persoalan mendasar: ancaman kesehatan jangka panjang akibat penggunaan ultra processed food (UPF) dalam menu yang dikonsumsi jutaan anak sekolah setiap hari.
Kasus keracunan massal yang berulang menjadi alarm keras lemahnya pengawasan. Namun persoalan MBG tak berhenti pada aspek higienitas. Kualitas pangan—khususnya kecenderungan penggunaan makanan ultra proses—dinilai berpotensi menanam bom waktu penyakit kronis pada generasi muda.
Dosen Departemen Gizi Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat UGM, Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, menegaskan bahwa program makan siang sekolah sejatinya memiliki tujuan mulia dan merupakan kewajiban negara terhadap anak-anak.
“Program school lunch ini secara konsep sangat baik dan sudah lama diterapkan di banyak negara. Tapi implementasinya tidak boleh asal-asalan, apalagi jika menyangkut anak-anak sebagai kelompok berisiko tinggi,” ujar Mirza, Kamis (8/1/2026).
Ia menyoroti penggunaan ultra processed food dalam menu MBG yang dinilai kontradiktif dengan kampanye Kementerian Kesehatan soal pembatasan gula, garam, dan lemak. UPF umumnya mengandung natrium tinggi, gula tambahan, lemak jenuh, serta bahan aditif yang minim nilai gizi alami.
“Anak-anak diberi UPF setiap hari. Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat sekarang, tapi 10 sampai 15 tahun ke depan ini bisa menjadi bom waktu penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas,” tegas Mirza mengutip ugm.ac.id
Menurutnya, memberi makanan ultra proses dalam program gizi nasional sama saja dengan menukar masalah stunting hari ini dengan krisis penyakit tidak menular di masa depan. Ia mengingatkan bahwa anak sekolah dan ibu hamil termasuk kelompok risiko tinggi yang penanganannya tidak bisa disamakan dengan konsumsi masyarakat umum.
Mirza juga menilai skema produksi terpusat dalam MBG menyulitkan pengawasan keamanan pangan. Ia mengusulkan agar sekolah diberi peran lebih besar dalam penyediaan makanan dengan memanfaatkan bahan pangan lokal.
“Jika sekolah terlibat langsung, pengawasan lebih mudah, distribusi lebih singkat, dan risiko kesalahan pengolahan bisa ditekan. Ini jauh lebih aman dibanding dapur besar yang melayani ribuan porsi,” katanya.
Ia menegaskan, penyelenggaraan makanan massal sebenarnya sudah diatur secara rinci dalam regulasi Kementerian Kesehatan. Namun aturan tersebut, menurutnya, belum sepenuhnya dijadikan rujukan utama dalam implementasi MBG.
“Kelompok risiko tinggi itu penanganannya tidak bisa main-main. Kalau negara serius soal generasi emas, maka kualitas makanan harus jadi prioritas, bukan sekadar murah, praktis, dan cepat,” pungkas Mirza.
Di tengah ambisi besar MBG, kritik ini menegaskan satu hal: tanpa evaluasi serius terhadap penggunaan ultra processed food, program makan gratis berisiko berubah dari solusi gizi menjadi sumber masalah kesehatan nasional di masa depan.
