The Indonesia Times - Video penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sebuah sekolah dasar yang diduga tak memiliki siswa aktif menggegerkan publik. Dugaan praktik siswa fiktif itu menyeret SDN 1 Batuporo Timur, Kabupaten Sampang, Madura, dan memicu desakan keras dari DPR agar pemerintah segera turun tangan.
Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly alias Amure, meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengusut tuntas dugaan manipulasi data siswa demi memperoleh jatah MBG.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa keberadaan siswa yang nyata, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pelanggaran serius dalam dunia pendidikan. Wajib diusut,” tegas Amure, Rabu (21/1/2026).
Sekolah yang disorot adalah SDN 1 Batuporo Timur di Dusun Pandiyan, Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung. Dugaan itu mencuat setelah video berdurasi 3 menit 38 detik viral di media sosial. Video tersebut direkam seorang warga bernama Zainuddin, yang memperlihatkan distribusi MBG di sekolah yang disebut tidak memiliki aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
“Di sini ada lembaga sekolah SDN 1 Batuporo Timur, di mana setiap harinya mendapatkan bantuan MBG sebanyak 63 porsi. Namun di lembaga ini tidak pernah ada aktivitas belajar mengajar karena tidak ada siswa dan siswi yang aktif,” kata Zainuddin dalam video tersebut.
Amure menilai praktik saling pinjam siswa atau pencatatan siswa fiktif, jika terbukti, berpotensi merugikan negara dan mencederai tujuan utama program MBG yang dirancang untuk pemenuhan gizi anak.
“Program Makan Bergizi Gratis itu untuk peserta didik. Kalau siswanya tidak ada, lalu untuk siapa anggaran itu disalurkan? Ini harus diusut secara transparan dan tuntas,” ujarnya.
Politikus PKB itu juga menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti pada klarifikasi administratif semata. Menurutnya, jika ada unsur kesengajaan dalam manipulasi data siswa, maka perkara tersebut patut dibawa ke ranah pidana. “Saya mendesak Kemendikdasmen tidak menutup mata. Lakukan audit menyeluruh, libatkan aparat pengawas internal, dan jika perlu serahkan kepada aparat penegak hukum. Dunia pendidikan tidak boleh dicemari praktik manipulatif,” pungkas Amure.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak sekolah maupun Kemendikdasmen terkait dugaan siswa fiktif dan penyaluran MBG di SDN 1 Batuporo Timur. Publik kini menanti langkah tegas pemerintah agar program prioritas negara itu tidak berubah menjadi ladang penyimpangan
