The Indonesia Times - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengingatkan pemerintah agar segera menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi lonjakan harga pangan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, terutama menjelang arus mudik dan Lebaran 2026.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menilai ketegangan geopolitik global dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi domestik, termasuk ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat.
“Gejolak Timur Tengah adalah alarm bagi semua negara. Pemerintah harus segera mitigasi agar kenaikan harga pangan tidak membebani masyarakat jelang Lebaran,” kata Sultan dalam Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
DPD RI menyoroti inflasi tahunan Februari 2026 yang mencapai 4,76 persen sebagai sinyal meningkatnya tekanan terhadap ekonomi rumah tangga dan pelaku usaha kecil di daerah. Kondisi tersebut diperparah dengan posisi defisit APBN yang telah mencapai Rp135,7 triliun.
Menurut Sultan, pemerintah perlu memperkuat produksi pangan di daerah serta menjaga stabilitas distribusi agar rantai pasok tidak terganggu di tengah ketidakpastian global.
Selain persoalan harga pangan, DPD juga menyoroti kesiapan infrastruktur dan transportasi menjelang puncak arus mudik. Lonjakan mobilitas masyarakat dinilai memerlukan koordinasi lintas instansi untuk menjamin keamanan dan kelancaran perjalanan pemudik.
DPD menilai langkah antisipatif pemerintah menjadi krusial agar masyarakat tidak menghadapi tekanan ganda berupa kenaikan harga kebutuhan pokok dan potensi gangguan distribusi selama periode Lebaran
