The Indonesia Times - Film dokumenter investigatif Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi sorotan publik setelah mengangkat sisi lain pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan, khususnya dampaknya terhadap masyarakat adat dan lingkungan.
Disutradarai oleh Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale, film berdurasi sekitar 90 menit ini mengusung pendekatan jurnalistik investigatif yang memadukan riset lapangan, perspektif antropologi, serta visual kuat dari wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.
Baca juga: KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Mafia Hukum Tol Cisumdawu Rp190 Miliar
Alih-alih menyoroti aspek pembangunan, dokumenter ini menempatkan masyarakat adat sebagai pusat cerita. Film mengikuti kehidupan suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu yang menghadapi perubahan besar akibat pembukaan lahan skala luas untuk perkebunan dan program food estate.
Salah satu tokoh yang disorot adalah Yasinta Moiwend dari suku Marind serta Vincen Kwipalo dari suku Yei, yang menggambarkan kegelisahan masyarakat atas hilangnya hutan sagu dan perubahan ruang hidup mereka.
Baca juga: Distribusi Komoditas Papua Selatan Terkendala, Pelabuhan Merauke Overload
Film ini juga merekam kedatangan alat berat dalam jumlah besar yang dikawal aparat keamanan, sebagai bagian dari proyek konversi hutan hingga jutaan hektar untuk kebutuhan energi dan pangan nasional. Dampaknya, sejumlah wilayah adat disebut mengalami perubahan drastis, mulai dari penandaan tanah ulayat hingga pencemaran lingkungan.
Judul “Pesta Babi” diambil dari tradisi penting masyarakat Papua yang sarat makna sosial dan budaya. Dalam film, simbol ini digunakan sebagai kritik terhadap praktik eksploitasi sumber daya yang dinilai mengabaikan persetujuan masyarakat adat.
Baca juga: Arus Peti Kemas Pelindo Tembus 13,34 Juta TEUs pada 2025
Melalui dokumenter ini, para pembuat film ingin menunjukkan bahwa isu pembangunan di Papua tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut identitas, keberlanjutan lingkungan, dan hak-hak masyarakat lokal.
Kehadiran film ini memicu diskusi luas di ruang publik terkait arah pembangunan nasional, sekaligus membuka kembali perdebatan tentang keseimbangan antara investasi, lingkungan, dan perlindungan masyarakat adat di Indonesia.
Editor : Rico