TheIndonesiaTimes - Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera berkolaborasi dengan perusahaan transportasi daring untuk menyediakan shelter atau pos istirahat khusus bagi pengemudi ojek online. Permintaan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Perhubungan di Gedung DPR RI, Selasa (18/11/2025).
Sudjatmiko menjelaskan bahwa fasilitas khusus ini penting untuk mengatasi persoalan parkir liar dan pengemudi ojek online yang mangkal di bahu jalan. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Perihal ini ada aspirasi dari para pengendara online saat kami reses,” ujar Sudjatmiko.
Politikus PKB itu menilai bahwa banyak terminal angkutan umum yang saat ini tidak berfungsi optimal dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pos singgah bagi pengemudi ojek online. Dengan demikian, para pengendara tidak lagi berhenti sembarangan di pinggir jalan.
“Kita tahu sekarang terminal banyak yang beralih fungsi. Kalau bisa, kendaraan online masuk ke terminal sehingga tidak berhenti di pinggir jalan yang berbahaya,” tegasnya.
Ia menambahkan, sejumlah pemerintah daerah juga telah menyatakan kesediaannya menyediakan lahan fasilitas umum untuk pembangunan shelter tersebut. Fasilitas yang diperlukan tidak harus besar, melainkan cukup berupa halte motor dengan perlengkapan dasar.
“Pengendara roda dua membutuhkan sumber listrik. Jadi halte kecil sudah cukup, mungkin tidak sampai 200 meter, yang penting ada tempat berteduh, mengisi daya, dan tidak sembarangan berhenti,” jelasnya.
Sudjatmiko menegaskan bahwa pengemudi ojek online selama ini berperan penting sebagai penopang transportasi publik. Karena itu, penyediaan fasilitas singgah yang layak dinilai sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya menata lalu lintas agar lebih tertib.
“Harapannya ini dapat diwujudkan, bisa melalui kerja sama dengan pemerintah daerah atau memanfaatkan terminal-terminal yang memungkinkan,” pungkasnya.
Dalam RDP tersebut, Sudjatmiko kembali mendorong Kemenhub mengambil langkah konkret demi meningkatkan ketertiban lalu lintas dan kesejahteraan para mitra transportasi daring.
