TheIndonesiaTimes - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti laporan yang menyebut sekitar 700 ribu anak di Papua tidak mengenyam pendidikan formal. Ia menilai persoalan tersebut sebagai isu serius yang menyangkut pemenuhan hak dasar warga negara di bidang pendidikan.
Lalu Hadrian mengatakan, informasi tersebut tidak boleh diabaikan karena mencerminkan tantangan besar dalam pemerataan akses pendidikan di Tanah Papua. Menurutnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi wilayah.
“Jika benar ada ratusan ribu anak Papua yang tidak bersekolah, ini adalah persoalan serius. Negara harus hadir dan bertanggung jawab dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa,” ujar Lalu Hadrian, Kamis (18/12/2025).
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya verifikasi dan validasi data agar kebijakan yang diambil tidak keliru. Ia mendorong pemerintah untuk melakukan pencocokan data secara menyeluruh dengan melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah daerah, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
“Validitas data menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan. Data yang akurat akan memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) II tersebut.
Lalu Hadrian menambahkan, terlepas dari perbedaan angka, persoalan keterbatasan akses pendidikan di Papua merupakan realitas yang telah berlangsung lama. Faktor geografis, minimnya infrastruktur pendidikan, serta ketimpangan distribusi tenaga pendidik masih menjadi hambatan utama.
Ia menilai kondisi tersebut harus dijadikan momentum bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan afirmatif di sektor pendidikan Papua. Upaya tersebut, menurutnya, mencakup peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pemerataan guru, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Komisi X mendorong agar kebijakan pendidikan di Papua tidak bersifat seremonial, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap laporan mengenai anak-anak Papua yang tidak bersekolah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa laporan tersebut disampaikan oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou, dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
