The Indonesia Times -Pemerintah Iran membantah laporan yang menyebut lebih dari 12.000 orang tewas dalam rangkaian aksi protes yang melanda negara tersebut.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebut klaim itu tidak berdasar dan menudingnya sebagai bagian dari kampanye disinformasi terhadap Teheran.
Araghchi menegaskan jumlah korban jiwa akibat aksi protes berada pada kisaran “ratusan”, jauh di bawah angka yang beredar di media internasional dan laporan kelompok pemantau HAM. Meski demikian, hingga kini pemerintah Iran belum merilis data resmi mengenai jumlah korban tewas maupun warga yang ditahan.
“Angka-angka yang menyebut puluhan ribu korban adalah informasi palsu yang sengaja disebarkan,” kata Araghchi. Ia menyatakan pemerintah akan segera mengumumkan data resmi, tanpa menyebutkan batas waktu yang jelas.
Ketiadaan transparansi ini memicu kritik dari komunitas internasional. Human Rights Activists News Agency (HRANA), organisasi pemantau HAM berbasis di Amerika Serikat, memperkirakan sedikitnya 2.500 orang tewas, termasuk demonstran dan aparat keamanan. Selain itu, lebih dari 1.100 orang dilaporkan luka-luka dan 18.000 orang ditangkap selama gelombang protes.
Namun, angka-angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen karena keterbatasan akses informasi di dalam negeri Iran.
Pemerintah Teheran juga membantah laporan HRANA dan menilai data tersebut tidak dapat dipercaya.
Dalam wawancara dengan Fox News, Araghchi turut menanggapi dinamika hubungan Iran-Amerika Serikat. Ketika ditanya pesan untuk Presiden AS Donald Trump, Araghchi menyatakan agar Washington tidak mengulangi kebijakan konfrontatif seperti yang terjadi pada Juni lalu.
“Pesan saya jelas: antara perang dan diplomasi, diplomasi adalah pilihan yang lebih baik,” ujar Araghchi. Ia mengakui hubungan Iran-AS sarat pengalaman buruk, namun menilai jalur diplomasi tetap lebih rasional dibandingkan eskalasi militer.
Pernyataan ini menegaskan posisi Iran yang mencoba meredam tekanan eksternal, meski di dalam negeri masih menghadapi sorotan tajam atas penanganan aksi protes dan transparansi data korban.
