The Indonesia Times - Situasi konflik internal di Iran memasuki fase paling kelam. Laporan investigatif terbaru mengungkap dugaan serius bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memberikan perintah langsung pembunuhan dalam penanganan kerusuhan dan konflik yang melanda negara tersebut. Jumlah korban jiwa dilaporkan mencapai sedikitnya 12.000 orang.
Informasi itu diungkap media independen Iran International pada Selasa (14/1/2025), berdasarkan pengecekan silang terhadap berbagai sumber internal pemerintahan dan keamanan Iran. Sumber-sumber tersebut mencakup pejabat di Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, kantor kepresidenan, serta unsur Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) di sejumlah kota.
Baca juga: AS Sanksi Bursa Kripto Inggris, Dana USD 389 Juta Diduga Mengalir ke IRGC
Menurut laporan tersebut, sebagian besar korban tewas jatuh dalam rentang waktu 8–9 Januari, bertepatan dengan pemadaman total internet di berbagai wilayah Iran.
Pemutusan akses komunikasi itu diduga kuat dilakukan untuk membatasi arus informasi dan menutup peristiwa kekerasan dari pantauan publik internasional.
Iran International menyebut, perintah penindakan mematikan tidak hanya datang dari struktur keamanan di lapangan, tetapi berasal dari tingkat tertinggi kekuasaan.
Selain dugaan perintah langsung dari Khamenei, operasi tersebut juga disebut memperoleh persetujuan kepala tiga cabang pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—serta instruksi tembak di tempat dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.
Baca juga: CENTCOM: Manuver Berbahaya Iran di Selat Hormuz Tak Akan Ditoleransi
Kesimpulan tersebut disusun berdasarkan kombinasi data lapangan dan kesaksian, termasuk pengakuan saksi mata, keterangan keluarga korban, laporan langsung dari wilayah konflik, serta data medis dan catatan rumah sakit di berbagai daerah. Sejumlah sumber internal menyebut korban tidak hanya berasal dari demonstran, tetapi juga warga sipil yang berada di sekitar lokasi operasi keamanan.
Laporan ini menggambarkan eskalasi kekerasan yang sistematis dan terkoordinasi, bukan sekadar tindakan represif sporadis. Pemadaman internet dinilai menjadi instrumen strategis untuk mengisolasi wilayah konflik, memperlambat dokumentasi korban, serta menekan arus bukti visual yang dapat mengungkap skala kekerasan.
Hingga kini, otoritas resmi Iran belum memberikan klarifikasi terbuka terkait angka korban jiwa maupun tuduhan keterlibatan langsung Pemimpin Tertinggi. Namun, ketiadaan transparansi justru memperkuat sorotan internasional terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia berskala besar.
Baca juga: Opsi Serangan Militer AS ke Iran Menguat Usai Diplomasi Nuklir Gagal
Pengamat menilai, jika temuan ini dikonfirmasi secara independen, maka konflik Iran bukan lagi isu domestik semata, melainkan krisis kemanusiaan dengan implikasi hukum internasional. Tuduhan perintah pembunuhan dari pucuk kekuasaan berpotensi menyeret Iran ke dalam tekanan global yang jauh lebih berat.
Laporan ini menandai babak baru dalam konflik Iran—babak yang dipenuhi darah, sensor, dan pertanyaan besar tentang pertanggungjawaban negara terhadap warganya sendiri.
Editor : Rico