TheIndonesiaTimes - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengajak masyarakat untuk membaca secara kritis buku Sejarah Indonesia yang baru diluncurkan Kementerian Kebudayaan. Ia menegaskan bahwa ruang kritik dan masukan dari publik terbuka lebar sebagai bagian dari penyempurnaan karya sejarah tersebut.
Menurut Lalu Hadrian, penerbitan buku sejarah baru merupakan langkah penting dalam memperkaya literasi kebangsaan dan memperluas pemahaman masyarakat mengenai perjalanan Indonesia. Karena itu, ia mendorong keterlibatan aktif akademisi, sejarawan, pendidik, dan masyarakat umum dalam menelaah isi buku tersebut.
“Silakan masyarakat membaca dan mencermati Buku Sejarah Indonesia yang baru. Kritik dan masukan justru dibutuhkan agar buku ini semakin baik dan akurat,” ujar Lalu Hadrian, Senin (15/12/2025).
Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat itu menegaskan, apabila ditemukan kesalahan data, kekeliruan penulisan, atau penafsiran sejarah yang kurang tepat, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan wajib melakukan perbaikan.
Ia menilai revisi bukanlah bentuk kelemahan, melainkan bagian dari tanggung jawab ilmiah dan akademik. Menurutnya, tidak ada karya tulis yang sepenuhnya bebas dari kekurangan.
“Kesalahan dalam buku adalah hal yang wajar. Yang penting ada keberanian untuk mengoreksi dan memperbaiki. Pemerintah tidak perlu ragu melakukan revisi jika ditemukan kekeliruan,” tegasnya.
Lebih jauh, Lalu Hadrian menilai sikap terbuka terhadap kritik mencerminkan tata kelola kebudayaan dan pendidikan yang sehat. Revisi buku sejarah, kata dia, justru memperlihatkan komitmen negara dalam menghadirkan narasi sejarah yang objektif, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
“Buku sejarah harus menjadi rujukan yang mendidik dan mencerdaskan, bukan sekadar dokumen yang dipertahankan meski terdapat kesalahan,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Kebudayaan sebelumnya meluncurkan buku berjudul Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global pada Minggu (14/12/2025). Buku tersebut disusun dalam 10 jilid oleh 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan, sepuluh jilid buku tersebut tidak dimaksudkan sebagai penulisan sejarah Indonesia secara menyeluruh, melainkan sebagai ringkasan perjalanan bangsa sejak masa prasejarah hingga era Reformasi.
