theindonesiatimes.com - Pemilu legislatif Israel pada Selasa (27/10/2026) menjadi ujian besar bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah bertahun-tahun mendominasi politik negara tersebut. Namun, meski oposisi berpeluang unggul, persaingan ketat dan terpecahnya dukungan politik berpotensi membuat Israel kembali terjebak dalam kebuntuan pemerintahan.
Sebanyak 7,3 juta pemilih terdaftar mengikuti pemilu untuk menentukan komposisi 120 kursi parlemen atau Knesset. Sebanyak 37 partai dan daftar elektoral bersaing, sementara setiap calon pemerintahan membutuhkan dukungan minimal 61 anggota parlemen untuk membentuk koalisi mayoritas.
Jajak pendapat terakhir menunjukkan Partai Yashar yang dipimpin mantan kepala militer Gadi Eisenkot berpotensi meraih 22–23 kursi, mengungguli Partai Likud pimpinan Netanyahu yang diproyeksikan memperoleh 19–21 kursi.
Meski demikian, keunggulan tersebut belum menjamin kemenangan oposisi. Koalisi sayap kanan dan religius pendukung Netanyahu diperkirakan menguasai sekitar 50 kursi, sedangkan kubu oposisi diproyeksikan meraih 52–56 kursi. Partai-partai yang dipimpin politisi keturunan Palestina diperkirakan memperoleh 14–16 kursi dan berpotensi menjadi penentu pembentukan pemerintahan.
Pemilu kali ini juga menjadi yang pertama sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang berkepanjangan di Jalur Gaza serta konfrontasi militer Israel dengan Hizbullah di Lebanon dan Iran. Isu keamanan, perang, dan arah kebijakan pemerintah menjadi bagian penting dari pertarungan politik tersebut.
Pemungutan suara berlangsung mulai pukul 07.00 hingga 22.00 waktu setempat. Hasil jajak pendapat setelah pemungutan suara diperkirakan muncul setelah TPS ditutup, sedangkan hasil resmi akhir dijadwalkan diumumkan paling lambat 4 November 2026.
Penentuan perdana menteri berikutnya tidak hanya bergantung pada jumlah kursi yang diperoleh partai. Presiden Israel Isaac Herzog akan berkonsultasi dengan partai-partai terpilih sebelum menunjuk anggota parlemen yang dinilai mampu membangun dukungan mayoritas.
Dengan tidak adanya blok politik yang diperkirakan mampu mengamankan 61 kursi, negosiasi koalisi akan menjadi penentu masa depan pemerintahan Israel. Netanyahu masih berpeluang mempertahankan kekuasaan, tetapi oposisi juga memiliki kesempatan untuk mengakhiri dominasinya jika mampu menyatukan dukungan.
