TheIndonesiaTimes -Pemerintah berencana membentuk lembaga baru bernama Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health Council, sebagai bagian dari upaya memperkuat literasi dan kesehatan finansial masyarakat. Inisiatif ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Ratu Belanda sekaligus Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA), Maxima.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa dewan baru tersebut akan melengkapi peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Selain merumuskan kebijakan kesehatan finansial, salah satu agenda utama lembaga ini adalah memperkuat infrastruktur identitas digital atau digital ID untuk sektor keuangan.
Baca juga: HPN 2026: Cak Imin Tegaskan Negara Tak Akan Biarkan Pers Hadapi Disrupsi Digital Sendiri
“Bapak Presiden meminta agar dibentuk Dewan Nasional terkait Kesejahteraan Keuangan, termasuk untuk memperkuat akses masyarakat pada data keuangan yang aman dan mudah digunakan,” kata Airlangga saat memberikan keterangan di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Menurutnya, kehadiran digital ID menjadi fondasi penting agar masyarakat dapat mengakses layanan keuangan, memantau data pribadi, dan memahami profil risiko secara transparan. “Digital ID akan menjadi kunci. Data harus terbuka, bukan hanya untuk perbankan tetapi juga bagi konsumen. Ini terkait knowledge sharing serta pendalaman di sektor perbankan dan asuransi,” ujar Airlangga.
Digital ID dianggap mampu mengatasi sejumlah persoalan mendasar, termasuk lemahnya literasi keuangan dan maraknya produk pinjaman berisiko tinggi seperti pinjaman online (pinjol). Dengan identitas digital terintegrasi, pemerintah dapat meningkatkan sistem verifikasi, memantau pola penggunaan keuangan, dan memperkuat perlindungan konsumen.
Baca juga: DPR Nilai Rapat Presiden dengan TNI–Polri Bukan Seremoni, Harus Ada Perbaikan Konkret
Airlangga menilai rendahnya pemahaman masyarakat terkait produk keuangan menjadi tantangan serius. Meski tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,7 persen, tingkat literasi keuangan baru menyentuh 66,4 persen.
“Banyak program pinjaman dengan risiko tinggi yang beredar, termasuk pinjol ilegal. Monitoring pemerintah menjadi penting, dan digital ID akan memperkuat itu. Ini yang ingin kami dorong melalui Financial Health Council,” tegasnya.
Dewan ini nantinya akan melibatkan perbankan, industri asuransi, penyedia layanan teknologi finansial, lembaga perlindungan konsumen, hingga kementerian terkait. Mereka diharapkan dapat menyusun standar penggunaan digital ID yang aman, terintegrasi, dan mudah diakses, sekaligus memperkuat pendidikan finansial bagi masyarakat.
Upaya ini juga dinilai dapat memperbaiki tingkat kesehatan finansial jangka panjang, terutama bagi kelompok rentan yang selama ini menjadi sasaran pinjaman daring berisiko. Pemerintah menargetkan pemanfaatan digital ID dapat mendorong ekosistem keuangan yang lebih transparan, efisien, dan inklusif.
Editor : Rico