TheIndonesiaTimes - Sorotan publik mengarah pada temuan 250 ton beras ilegal asal Thailand yang masuk melalui Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Rina Sa’adah, meminta pemerintah mengungkap tuntas kasus tersebut karena dinilai berpotensi mengancam stabilitas pangan nasional.
Rina menegaskan bahwa masuknya beras ilegal dalam jumlah besar tidak boleh dianggap ringan. Ia menyebut kasus ini bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menutup impor beras untuk memperkuat kedaulatan pangan. “Kami mengecam masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand. Ini pelanggaran serius terhadap amanah Presiden Prabowo. Pemerintah harus mengusut tuntas dan tidak boleh ada yang bermain dengan kebijakan nasional,” ujarnya di Jakarta, Senin (24/11/2025).
Ia menilai penyelundupan dalam skala tersebut mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan di pelabuhan, sekaligus membuka dugaan adanya jaringan terorganisir. Menurutnya, volume sebanyak itu tidak mungkin masuk tanpa dukungan logistik dan aktor yang bekerja secara sistematis. “Fakta bahwa 250 ton beras bisa masuk menunjukkan adanya celah yang tampaknya sudah lama dimanfaatkan. Pemerintah perlu menutup celah itu dan menindak siapa pun yang terlibat,” kata Rina.
Rina juga memperingatkan bahwa masuknya beras ilegal dapat mengganggu stabilitas harga di pasar, serta merugikan petani lokal. Beras impor yang dijual lebih murah dinilai dapat menekan daya saing produksi dalam negeri. “Jumlah kecil saja bisa mengganggu pasar, apalagi ratusan ton. Ini ancaman bagi petani dan ketahanan pangan kita,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan, terutama di titik-titik rawan penyelundupan. Meski stok beras nasional saat ini berada pada tingkat aman, hampir 4,2 juta ton, Rina menilai pengawasan harus tetap diperketat agar kondisi stok yang stabil tidak membuat sistem pengamanan melemah.
Kasus ini bermula dari laporan penemuan ratusan ton beras impor di sebuah gudang di Sabang. Menteri Pertanian Amran telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menghentikan seluruh aktivitas di lokasi dan memastikan beras tersebut tidak masuk ke pasar.
